TjatKi (catatan kaki masa kini)

Memang tidak di semua lembaga baik itu pemerintah maupun perusahaan swasta, pemanfaatan sistem informasi yang terdiri dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, metode sistem dan sumber daya manusia, masih banyak mengalami hambatan karena lembaga atau perusahaan belum memiliki semangat transparansi dan makin merebaknya korupsi di semua lini.

Jika penerapan teknologi informasi hanya sebagai tools untuk membantu pekerjaan misalnya mengetik dan menghitung, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun ketika memasuki wilayah sebuah sistem yang serba online, terintegrasi dan transparan yang tentunya terbatas untuk internal organisasi, upaya tersebut membuat banyak pihak gerah.

Mengapa kegerahan itu muncul? Karena jika tanpa sistem informasi yang transparan dan terintegrasi, sebelumnya ada peluang besar untuk memanipulasi berbagai data, dari mengubah data riil sampai dapat membuat kuitansi sendiri. Juga hilangnya peluang karena dengan IT tidak ada lagi kesempatan untuk menunda pekerjaan.

Sebelumnya dengan menunda pekerjaan, siapa yang mau cepat dilayani harus ada "fee" terlebih dahulu. Wujud kegerahan yang sebenarnya merupakan penolakan bisa dengan macam-macam alasan, SDM tidak siap, biaya yang mahal (padahal belum dihitung cost and benefit-nya), "organization politicking", hingga yang ekstrem ke sabotase sistem internal. Walaupun bukan sebagai faktor tunggal dalam kegagalan, kendala-kendala seperti itu tidak jarang membuat sebuah proyek sistem informasi gagal di tengah jalan dan dicap tidak pernah selesai.

Para developer sistem yang tidak mengenal medan dan belantara keruwetan faktor "X" klien menjadi frustrasi dan rugi, pihak user pun rugi waktu dan biaya. Uniknya, kegagalan sistem sering mendatangkan "peluang" bagi oknum internal organisasi, karena akan ada proyek baru lagi yang bisa mendatangkan "keuntungan" baru dari negosiasi awal hingga implementasi.

Jika diteliti lebih dalam, lembaga atau perusahaan yang akhirnya berhasil menerapkan sistem informasi secara terintegrasi pasti mempunyai pengalaman buruk berupa kerugian hilangnya waktu dan biaya dari berbagai kasus sebelumnya. Memang kendala penolakan sistem tidak selalu berasal dari resistensi oknum-oknum di dalam organisasi yang kehilangan "peluang", tetapi para pemimpin organisasi sangat harus siap membersihkan faktor non teknis ini sebelum bermimpi punya sistem yang terintegrasi dan transparan.

Sistem Informasi Manajemen Nasional Indonesia

Jika ditilik ke belakang, keberadaan komputer di bumi Indonesia sudah ada sejak Mei tahun 1937 yang dioperasikan oleh Staat Spoorwagens, pengelola kereta api kolonial Belanda pada waktu itu. Tahun '60 hingga '70 an pun banyak tenaga asing seperti Singapura dan Malaysia yang belajar komputer di Indonesia untuk aplikasi perminyakan dan perbankan.
Di lingkup ASEAN tahun 1979-1981 Indonesia pernah menjadi Presiden South East Asia Regional Computer Confederation (SEARCC). Dalam jangka waktu setelah 30 tahun, sekarang keadaan begitu berbalik, kita di Indonesia harus bersusah payah untuk belajar sistem informasi ke negeri jiran.
Tragisnya lagi, sebuah perusahaan telekomunikasi nasional Indonesia yang tergolong pelopor memajukan teknologi informasi komunikasi kini kepemilikannya berada di tangan asing. Artinya, perkembangan sistem informasi di Indonesia dalam lingkup nasional saat ini justru mengalami kemunduran.

Dari sisi government leadership, simak saja berbagai badan, dewan, komite dan tim (lihat daftar) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pun belum menunjukkan kinerja manfaat sistem informasi yang makin mensejahterakan publik.

Kepmen Menpan no 11 tahun 1969 tentang pembentukan Badan Kerjasama Otomatisasi Administrasi Negara (BAKOTAN)
Kepmen Menpan No 125 tahun 1989 tentang Team Pengembangan dan Pendayagunaan Sistem Informasi Manajemen Nasional
Keppres Nomor 186 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Keppres No 50 tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Inpres no 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
Keppres No 9 tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Keppres No 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional

Berbagai keputusan yang dibuat pemerintah untuk menggerakkan teknologi informasi komunikasi.

Belum selesai sampai di situ, di era akhir '90 an kita mulai mengenal istilah e-government yang oleh banyak pihak hingga saat ini masih hanya diartikan situs lembaga pemerintah di Internet. Padahal e-government yang sebenarnya sarat sekali dengan integrasi data dan informasi lintas sektoral karena teknologi informasi komunikasi bukan hanya sebagai tools, melainkan sudah pada tingkat sebagai enabler bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang transparan.

Pemerintah di tingkat pusat sampai ke daerah sebenarnya harus menjadi lokomotif bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki, sistem informasi berbasis teknologi harus dapat menjadi daya dorong peningkatan efisiensi nasional dan regional. Di samping efisiensi, sistem informasi adalah jalur cepat meningkatkan layanan publik dan membentuk good governance yang tidak terbatas hanya pada membangun citra (image) tapi dapat terasa langsung manfaatnya di masyarakat.

Walaupun pasti harus melalui rintangan yang sangat berat, keberhasilan implementasi sistem informasi yang terintegrasi dan transparan paling tidak dapat mengurangi peluang terjadinya penyelewengan. Bukankah penyelewengan ada karena juga akibat kelemahan sebuah sistem yang memberi celah untuk itu.

Masih banyak tantangan ke depan dalam konteks ini, yaitu penyelewengan dalam organisasi yang telah menerapkan sistem informasi berbasis teknologi. Marilah kita lewati rintangan demi rintangan yang ada. (LENDY WIDAYANA, Managing Partner .IDD Research and Documentary)

segala tentang sistem informasi manajemen.....
visit : http://www.sim.kuliahbersama.com